latar belakang filosofi nusantara

Latar belakang filosifis Wawasan Nusantara

Pembahasan dan Pembinaan Wawasan Nasional Indonesia

1.      Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila.

2.      Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan dan nusantara.

3.      Latar belakang aspeksosial budaya bangsa Indonesia.

4.      Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan bangsa Indonesia.

berdasarkan Falsafah Pancasila

manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak dan daya pikirnya, sadar akan keberadaanya yang serba terhubung dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dengan alam semesta dan dengan penciptanya.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kehidupan sehari-hari dikembangkan sikap saling hormat menghormati, memberi kesempatan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama  dan kepercayaan serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya dengan cara apapun kepada orang lain yang sudah menganut agama yang resmi. Sikap tersebut mewarnai wawasan kebangsaan -wawasan nasional yang dianut bangsa Indonesia yang menghendaki keutuhan dan kebersamaan serta tetap menghormati dan memberikan kebebasan dalam menganut dan mengamalkan agamanya masing-masing.

2. Sila Kemanusiaan Yang  Adil dan Beradab

Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bangsa Indonesia mengaku, menghargai dan memberikan hak dan kebebasan yang sama kepada setiap warganya dalam menerapkan hak azasi manusia (HAM). Namun demikian pembebasan HAM tersebut tidak menggangu dan harus menghormati HAM orang lain. Sikap tersebut mewarnai wawasan kebangsaan/wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan bangsa Indonesia yang memberikan kebebasan dalam mengespresikan HAMnya namun demikian harus mengingat pula dan menghormati hak org lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerjasama agar tidak terjadi benturan.

3. Sila Persatuan Indonesia

Dengan sila Persatuan Indonesia, Kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat yang lebih luas harus diutamakan/didahulukan daripada kepentingan golongan, suku bangsa, maupun perorangan. Akan tetapi kepentingan yang lebih besar tersebut tidak mematikan atau memadamkan kepentingan golongan,suku bangsa maupun perorangan, sikap tersebut mewarnai wawasan kebangsaan/wawasan nasaional yang dianut dan dikembangkan bangsa Indonesia.

4. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, bangsa Indonesia mengaku bahwa dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang berarti tidak menutup kemungkinan melalui pemungutan suara voting dan tidak dilakukanya pemaksaan pendapat dengan apapun. Sikap tersebut mewarnai wawasan kebangsaan/ wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan bangsa Indonesia dimana diperlukan musyawarah untuk.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia mengakui dan menghargai warganya untuk dapat mencapai kesejahteraan/kemakmuran yang setinggi-tingginya sesuai hasil karya dan usahanya masing-masing akan tetapi usaha meningkatkan kesejahteraan/kemakmuran tersebut tidak merugikan orang lain. Kemakmuran yang ingin dicapai bangsa Indonesia bukan kemakmuran yang tingkatnya sama bagi setiap warganya. Sikap tersebut mewarnai wawasan kebangsaan/wawasan nasional yang dianut dan dikembangkan bangsa Indonesia dimana diberikan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan orang perorangan akan tetapi harus memperhatikan keadilan bagi daerah penghasil, daerah lain maupun orang perorangan sehingga tercapai kemakmuran yang memenuhi persyaratan kebutuhan minimal.